Pemerintah Presiden Amerika Donald Trump sedang mempertimbangkan sebuah perintah eksekutif untuk mencegah bank-bank memutuskan layanan terhadap sektor-sektor yang tidak disukai secara politik, terutama perusahaan-perusahaan cryptocurrency. Langkah ini diambil untuk menanggapi tuduhan bahwa beberapa bank telah menolak layanan untuk para pengusaha teknologi dan cryptocurrency dalam sebuah kampanye yang disebut "Kampanye Chokepoint 2.0."
Selama masa pemerintahan Biden, setidaknya 30 pendiri teknologi dan mata uang kripto telah ditolak aksesnya ke layanan perbankan. Senator Elizabeth Warren telah menyerukan tindakan terhadap bank-bank besar karena alasan politik. Meskipun ada perubahan positif dalam regulasi mata uang kripto di bawah Trump, kekhawatiran tentang pemutusan layanan perbankan masih dapat berlanjut hingga tahun 2026.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pemerintahan Trump mempertimbangkan pesanan eksekutif tentang 'penghapusan bank'
Pemerintah Presiden Amerika Donald Trump sedang mempertimbangkan sebuah perintah eksekutif untuk mencegah bank-bank memutuskan layanan terhadap sektor-sektor yang tidak disukai secara politik, terutama perusahaan-perusahaan cryptocurrency. Langkah ini diambil untuk menanggapi tuduhan bahwa beberapa bank telah menolak layanan untuk para pengusaha teknologi dan cryptocurrency dalam sebuah kampanye yang disebut "Kampanye Chokepoint 2.0."
Selama masa pemerintahan Biden, setidaknya 30 pendiri teknologi dan mata uang kripto telah ditolak aksesnya ke layanan perbankan. Senator Elizabeth Warren telah menyerukan tindakan terhadap bank-bank besar karena alasan politik. Meskipun ada perubahan positif dalam regulasi mata uang kripto di bawah Trump, kekhawatiran tentang pemutusan layanan perbankan masih dapat berlanjut hingga tahun 2026.